Ketentuan Ujian Nasional bagi pendidikan non formal tahun ini juga diwajibkan memakai komputer.
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak lagi hanya milik siswa di sekolah formal.
Warga belajar (WB) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Jatim tahun ini juga akan mulai ujian menggunakan komputer.
Ketua Forum PKBM Jatim Achmad Suko menjelaskan tahun ini bukan hanya PKBM di kota Surabaya yang harus melaksanakan UNBK.
Melainkan 1.115 PKBM harus meminjam fasilitas perangkat komputer dari sekolah formal untuk UNBK.
"Prinsipnya kami siap, karena PKBM tidak punya fasilitas, pastinya harus meminta bantuan ke pendidikan formal difasilitasi Dinas Pendidikan (Dindik)," jelasnya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Sabtu (17/2/2018).
Menurutnya, tidak ada toleransi untuk menggunakan ujian berbasis kertas selain berada di lapas.
Untuk itu, setiap PKBM harus mulai mencari sekolah yang bisa dijadikan tempat pelaksanaan UNBK.
Apalagi UNBK untuk pendidikan non formal sudah diawali pada gelombang kedua ujian tahun 2017.
"Jadwalnya nggak sama, sehingga bis pinjam di formal. Yang paket c bisa pinjam tingkat SMP,"lanjutnya
Dikatakannya, ada modal awal yang harus dimiliki PKBM meskipun mereka menumpang, yaitu harus memiliki server sendiri.
"Untuk 2018 ini semua diharapkan bisa pakai komputer. Biaya ujian ada dari pemerintah ada,"lanjutnya.
Namun, PKBM masih harus mengeluarkan biaya untuk pengawas,teknisi dan proktor.
Hal ini dirasa lebih efisien dibandingkan saat berbasis kertas.
Karena harus mengeluarkan biaya banyak untuk pengambilan, pengoreksian dan pengawasan.
"Sekarang online, tenaga sudah dikurangi. Tahun depan setidaknya ada bantuan dari pemerintah karena tidak ada PKBM yabg punya fasilitas UNBK," ujarnya.
Thussy Apriliandari Kasi Pendidikan Masyarakat Dindik Kota Surabaya mengungkapkan di Surabaya pelaksanaan USBN dan UNPK nantinya sama dengan pendidikan formal yakni menggunakan ujian berbasis komputer.
Oleh sebab itu dibutuhkan adanya persamaan persepsi agar pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar.
"Secara bertahap kami akan mulai persiapan dengan sosialisasi pada operator Dapodik PAUD/DIKMAS, Kemenag, Penilik, pondo pesantren, serta lembaga penyelenggara PKBM," ungkapnya.
Advertisement
EmoticonEmoticon